Kenaikan Harga Premium Tidak Sejalan dengan Inflasi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Stiker bertuliskan "Premium untuk Golongan Tidak Mampu" terpasang di mesin pompa SPBU 31.10202 di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Senin (4/7/2011). Pemerintah terus mengkaji sejumlah opsi, salah satunya pengaturan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN 2011.

TERKAIT:

• Beberapa Daerah Membuat Kebijakan Pembatasan BBM
• Kebijakan BBM Terkesan Coba-coba
• Pertamina Akan Alihkan Impor Premium ke Pertamax
• Pemerintah Harus Segera Ambil Keputusan BBM
• Ekonom: Kenaikan Harga BBM Lebih Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi, menyebutkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tidak berkorelasi positif dengan inflasi. Justru bbm jenis solar yang memiliki dampak langsung dengan inflasi. "Tren yang ada inflasi itu akan mengikuti harga bahan bakar itu hanya di periode tiga sampai empat bulan awal. Selanjutnya cenderung tidak berkorelasi positif. Bahkan untuk premium itu cenderung tidak berkorelasi positif dengan tren inflasinya," sebut Komaidi, dalam diskusi dengan wartawan, di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Komaidi menyebutkan, kenaikan harga premium tidak secara langsung memicu inflasi. Ia mencontohkan pada tahun 2001-2002, harga premium naik beberapa kali tetapi tidak diikuti oleh kenaikan tren inflasi. Ini karena, kata dia, masyarakat yang mengonsumsi premium adalah golongan atas. "Sehingga itu tidak ada kenaikan. Mereka tidak melakukan adjustment terhadap harga barang dan jasa," ujarnya.
Tetapi, justru bbm jenis solarlah yang berkorelasi positif dengan inflasi. Diduga karena ada dampak dari angkutan barang dan jasa yang memang menggunakan bbm jenis solar. Oleh karena itu, kata dia, jika pemerintah akan menaikkan harga bbm jenis solar dan premium secara bersama-sama maka pemerintah harus menaruh perhatian lebih pada solar. "Karena ini kan, dari dunia industri, ketika biaya transportasi naik sementara mereka mengharapkan marjin yang sama dibandigkan tahun yang sama, otomatis harus membebankan biaya tranportasi ke harga jual," sebutnya.
Sebagai solusi, Komaidi menyarankan, pemerintah menghitung berapa jumlah angkutan barang dan jasa dan berapa konsumsi bbmnya. "Volume itu dikembalikan kepada mereka sejumlah nominal rupiah melalui Kementerian Perhubungan," ungkapnya.
Dengan begitu, ketika angkutan barang dan jasa telah disubsidi oleh pemerintah, pelaku usaha tidak punya alasan untuk menaikkan harga barang. Untuk diketahui, pemerintah sekarang tampaknya akan membuka opsi kenaikan harga BBM bersubsidi, selain opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan mengalihkan ke bahan bakar gas dan pertamax. Kenaikan harga mungkin jika pemerintah mempercepat pembahasan APBN Perubahan 2012.